Suarganing Mercapada

Disamping merupakan kesatuan wilayah, desa di Bali juga merupakan suatu kesatuan keagamaan yang ditentukan oleh suatu kompleks pura desa yang disebut Kahyangan Tiga (Tri Kahyangan), yaitu Pura Puseh, Pura Bale Agung dan Pura Dalem. Ada kalanya Pura Puseh dan Pura Bale Agung dijadikan satu dan disebut Pura Desa (Baliaga, 2000).

Dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979, di Bali dikenal adanya dua pengertian desa. Pertama, 'desa' dalam pengertian hukum nasional, sesuai dengan batasan yang tersirat dan tersurat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Desa dalam pengertian ini melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah 'Desa Dinas' atau 'Desa Administratif'. Desa dalam pengertian yang kedua, yaitu desa adat atau Desa Pakraman, mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama (Kahyangan Tiga). Dasar pembentukan desa adat dan desa dinas memiliki persyaratan yang berbeda, sehingga wilayah dan jumlah penduduk pendukung sebuah desa dinas tidak selalu kongruen dengan desa adat.

Secara historis belum diketahui kapan dan bagaimana proses awal terbentuknya desa adat di Bali. Ada yang menduga bahwa desa adat telah ada di Bali sejak zaman neolitikum dalam zaman prasejarah. Desa adat mempunyai identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain. Ciri pembeda tersebut antara lain adanya wilayah tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar warganya berdomisili di wilayah tersebut dan adanya bangunan suci milik desa adat berupa kahyangan tiga atau kahyangan desa (Dharmayuda, 2001).

Eksistensi Desa Adat di Bali diakui oleh pasal 18 UUD 1945 dan dikukuhkan oleh Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 6 Tahun 1986, yang mengatur tentang kedudukan, fungsi dan peranan Desa adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Bali. Kelembagaan Desa adat bersifat permanen dilandasi oleh Tri Hita Karana. Pengertian Desa adat mencakup dua hal, yaitu : (1) Desa adatnya sendiri sebagai suatu wadah, dan (2) adat istiadatnya sebagai isi dari wadah tersebut. Desa adat merupakan suatu lembaga tradisional yang mewadahi kegiatan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat umat Hindu di Bali. Desa adat dilandasi oleh Tri Hita Karana, yaitu : (1) Parahyangan (mewujudkan hubungan manusia dengan pencipta-Nya yaitu Hyang Widhi Wasa), (2) Pelemahan (mewujudkan hubungan manusia dengan alam lingkungan tempat tinggalnya), dan (3) Pawongan (mewujudkan hubungan antara sesama manusia, sebagai makhluk ciptaan-Nya) (Dharmayuda, 2001).

Di samping desa adat dan desa dinas tersebut, di Bali juga terdapat desa Bali Aga atau desa Bali asli. Agama Hindu di Bali sebenarnya berasal dari Kerjaan Majapahit di Jawa Timur. Ketika kerajaan tersebut runtuh sebagian besar seniman dan budayawannya berpindah ke Bali. Jadi bisa dikatakan 90% punduduk Bali yang bergama Hindu berasal dari Kerajaan Majapahit tersebut. Sebagian kecil lainnya adalah penduduk Bali asli atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bali Aga.

Penduduk Bali Aga tersebut bermukim di daerah – daerah yang bisa dikatakan terpencil dan jauh dari keramaian. Desa Bali Aga banyak terdapat di Kabupaten Karangasem, Bangli dan juga Kabupaten Buleleng. Seiring dengan perkembangan pariwisata di Bali, desa Bali Aga pun tak luput dari incaran wisatawan. Deawasa ini, tempat tinggal masyarakat Bali Asli tersebut justru menjadi daya tarik tersendiri bagi dunia pariwisata Bali. Desa Bali Aga yang telah berkembang menjadi destinasi wisata antara lain Desa Tenganan di Kabupaten Karangasem, Desa Panglipuran dan Desa Trunyan di Kabupaten Bangli.

Meskipun dewasa ini perkembangan zaman semakin pesat, masyarakat desa Bali Aga tersebut hingga kini masih mempertahankan tradisi dan kebudayaannya yang meliputi arsitektur bangunan, kesenian dan juga adat – istiadat. Hal ini lah yang menjadi magnet bagi wisatwan dan yang membedakannya dari desa – desa yang lazim kita jumpai di Bali.

       Bandar Udara Ngurah Rai dibangun tahun 1930 oleh Departement Voor Verkeer en Waterstaats (semacam Departemen Pekerjaan Umum).  Landas pacu berupa airstrip sepanjang 700 M dari rumput di tengah ladang dan pekuburan di desa Tuban. Karena lokasinya berada di Desa Tuban, masyarakat sekitar menamakan airstrip ini sebagai Pelabuhan udara Tuban. Tahun 1935 sudah dilengkapi dengan peralatan telegraph dan  KNILM (Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaar Maatschappij) atau Royal Netherlands Indies Airways mendarat secara rutin di South Bali, yang merupakan nama lain dari Pelabuhan Udara Tuban.

        Tahun 1942 Airstip South Bali dibom oleh Tentara Jepang, yang kemudian dikuasai untuk tempat mendaratkan pesawat tempur dan pesawat angkut mereka. Airstrip yang rusak akibat pengeboman diperbaiki oleh Tentara Jepang dengan menggunakan Pear Still Plate (sistem plat baja).

Lima tahun berikutnya 1942-1947, airstrip mengalami perubahan. Panjang landas pacu menjadi 1200 meter dari semula 700 meter. Tahun 1949 dibangun gedung terminal dan menara pengawas penerbangan sederhana yang terbuat dari kayu. Komunikasi penerbangan menggunakan transceiver kode morse.

       Untuk meningkatkan kepariwisataan Bali, Pemerintah Indonesia kembali membangun gedung terminal internasional dan perpanjangan landas pacu kea rah barat yang semula 1200 meter menjadi 2700 meter dengan overrun 2 x 100 meter. Proyek yang berlangsung dari tahun 1963-1969 diberi nama Proyek Airport Tuban dan sekaligus sebagai persiapan internasionalisasi Pelabuhan Udara Tuban.

Proses reklamasi pantai sejauh 1500 meter dilakukan dengan mengambil material batu kapur yang berasal dari Ungasan dan batu kali serta pasir dari Sungai Antosari – Tabanan.

Seiring selesainya temporary terminal dan runway pada Proyek Airport Tuban, pemerintah meresmikan pelayanan penerbangan internasional di Pelabuhan Udara Tuban, tanggal 10 Agustus 1966.

       Penyelesaian Pengembangan Pelabuhan Udara Tuban ditandai dengan peresmian oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Agustus 1969, yang sekaligus menjadi momen perubahan nama dari Pelabuhan Udara Tuban menjadi Pelabuhan Udara Internasional Ngurah RAI (Bali International Airport Ngurah Rai.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kargo, maka pada tahun 1975 sampai dengan 1978 Pemerintah Indonesia kembali membangun fasilitas-fasilitas penerbangan, antara lain dengan membangun terminal internasional baru. Gedung terminal lama selanjutnya dialihfungsikan menjadi terminal domestic, sedangkan terminal domestic yang lama digunakan sebagai gedung cargo, usaha jasa catering dan gedung serba guna.

       Proyek FBUKP tahap I (1990 – 1992)  meliputi Perluasan Terminal yang dilengkapi dengan Aviobridge, perpanjangan landas pacu menjadi 3000 meter, relokasi taxiway, perluasan apron, renovasi dan perluasan gedung terminal, perluasan pelataran parkir kendaraan, pengembangan gedung kargo, gedung operasi serta pengembangan fasilitas navigasi udara dan fasilitas catu bahan bakar pesawat udara.

       Proyek FBUKP tahap II (1998-2000), pengembangan bandara dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, antara lain dengan memanfaatkan hutan bakau seluas 12 Ha untuk digunakan sebagai fasilitas keselamatan penerbangan.

      Rencana Proyek FBUKP tahap III meliputi Pengembangan Gedung Terminal, Gedung Parkir, dan Apron. Luas terminal domestik saat ini hanya akan dikembangkan hingga total luasnya mencapai 12.000 m yang nantinya akan digunakan sebagai terminal internasional. Adapun eksisting terminal internasional akan dialihfungsikan menjadi terminal domestic. Dengan kondisi tersebut, Bandara Ngurah Rai akan mampu menampung hingga 25 juta penumpang.

ASITA MEMBERS